Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jabar P.E. Indrato mengatakan agar lebih berdaya saing, para pelaku usaha, khususnya, yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi wajib memahami regulasi tentang Undang Undang Jasa Konstruksi Nomor 18/1999 beserta aturan aturannya.
“Pelaku usaha jasa konstruksi pun harus mengantungi sertifikat. Itu supaya dapat memiliki daya saing dengan pelaku jasa konstruksi asing, yang sangat mungkin menyerbu negara ini, termasuk Jabar,” tandas Indrato, pada sela-sela diskusi tentang Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Jawa Barat (Jabar) di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang 45 Bandung,baru-baru ini.
Indrato menegaskan, ketika AEC 2015 bergulir, banyak pengusaha jasa konstruksi asing yang berpotensi masuk negara ini. Sebenarnya, ujar dia.
Saat ini, tidak sedikit pelaku usaha jasa kontraktor asing yang menggarap berbagai proyek infrastruktur di Jabar. Di antaranya, Cina dan Jepang.
Dia menambahkan sertifikasi menjadi sebuah bagian untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha jasa konstruksi.
Sejauh ini, di Jabar, terdapat sekitar 10 ribu pelaku usaha jasa konstruksi. Akan tetapi, ungkapnya, yang tersertifikasi melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau lembaga sertifikasi lain baru mencapai 50 persennya atau sekitar 5 ribu pelaku usaha.
Padahal, lanjut dia, jumlah pelaku usaha jasa konstruksi tergolong banyak, yaitu sekitar 300 ribu pelaku.[jpg/r-01]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar